Gelar Musrenbang, Bupati Ipuk Fokus pada Penguatan Perlindungan dan Pelayanan Pekerja Migran
MediaRakyat | BANYUWANGI – Puluhan pegiat pekerja migran di Banyuwangi berkumpul dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk memperkuat layanan perlindungan dan pelayanan pekerja migran. Acara yang digelar pada Kamis (12/12/2024) ini dihadiri langsung oleh Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, dan menjadi ajang strategis untuk menjaring aspirasi masyarakat.
Musrenbang tersebut melibatkan kader Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi), NGO pegiat pekerja migran, serta pemerintah desa yang menjadi pusat pemberangkatan pekerja migran. Koordinator Migrant Care Banyuwangi, Uut Rohmatin, mengungkapkan bahwa forum ini dirancang untuk menguatkan program perlindungan dan pelayanan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang sudah dijalankan oleh Pemkab Banyuwangi.
“Gagasan yang muncul di forum ini akan kami bawa ke pemerintah pusat pada International Migrant Day mendatang. Hal ini bertujuan agar masukan tersebut dapat menjadi bahan kebijakan di tingkat nasional,” ujar Uut Rohmatin.
Salah satu usulan penting datang dari Rohman Hadi Sucipto, koordinator advokasi Garda PMI, yang mendorong pembentukan Satgas Perlindungan Pekerja Migran. Ia meyakini, keberadaan satgas ini dapat mempercepat penyelesaian masalah yang sering dihadapi PMI.
Tak hanya itu, Siti Khotimah, salah satu peserta, menyoroti perlunya edukasi parenting bagi keluarga PMI untuk mencegah masalah sosial, seperti anak-anak putus sekolah atau pernikahan dini.
“Keluarga PMI juga harus mendapat perhatian serius agar dampak negatif dapat diminimalkan. Edukasi kepada keluarga di rumah sangat penting,” tutur Siti Khotimah.
Selain itu, peserta lainnya mengusulkan berbagai program, mulai dari peningkatan akses informasi lowongan kerja untuk difabel, pemberdayaan purna PMI, hingga pelatihan literasi digital.
Menanggapi berbagai aspirasi, Bupati Ipuk Fiestiandani menegaskan komitmen Pemkab Banyuwangi dalam meningkatkan perlindungan dan pelayanan untuk PMI serta keluarganya.
“Kami telah menggulirkan berbagai program pemberdayaan, seperti bantuan alat usaha gratis dan pelatihan literasi keuangan untuk membantu masyarakat, termasuk purna pekerja migran, agar tetap produktif,” kata Bupati Ipuk.
Ipuk juga menambahkan bahwa masukan dari forum ini akan menjadi pertimbangan penting bagi Pemkab dalam menyempurnakan kebijakan.
“Program kami tentu belum sempurna. Oleh karena itu, forum seperti ini sangat penting untuk memperbaiki dan melengkapi upaya yang telah dilakukan,” jelasnya.
